Kompleksitas Pembangunan Pendidikan di Papua
Pagi sampai menjelang siang ini saya mengikuti kuliah umum tentang pembangunan pendidikan di Papua, faktanya tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah jumlah sekolah dan guru. Akar persoalannya jauh lebih kompleks, menyangkut faktor ekonomi, sosial, hingga budaya yang khas di Bumi Cenderawasih.
Hal itu menjadi sorotan dalam Kuliah Umum APSIK yang digelar Sabtu, 08 Agustus 2026. Mengusung tema "Kompleksitas Tantangan Pembangunan Pendidikan di Papua", kegiatan ini menghadirkan pembicara Nehes Jon Fallo, M.Pd., Ketua Yayasan HONAI Generasi Unggul Papua sebagai pembicara utama.
Dalam materinya, Nehes Jon Fallo menekankan bahwa kemiskinan keluarga menjadi hambatan utama. Kondisi ekonomi yang rentan membatasi orang tua untuk membiayai transportasi, buku, hingga perlengkapan belajar anak. Ditambah lagi, wilayah Papua yang sangat luas dan penduduk yang tersebar di daerah terpencil serta pedalaman membuat pemerataan akses pendidikan berkualitas menjadi tantangan tersendiri.
Selain itu, karakteristik sosial budaya juga memengaruhi. Keragaman bahasa lokal dan norma adat tertentu, termasuk yang memengaruhi partisipasi anak terutama perempuan, masih menjadi catatan dalam mendorong keterlibatan penuh dalam pendidikan formal.
Pemerintah memang telah menjalankan berbagai program intervensi seperti bantuan pendidikan, beasiswa, pembangunan sekolah baru, dan peningkatan layanan dasar. Namun kesenjangan antarwilayah masih nyata dan sangat kentara.
Menurut Jon, demikian ia disapa, solusi yang dibutuhkan ke depan adalah strategi terpadu yang melampaui pembangunan fisik. Diperlukan pendekatan berbasis konteks lokal, pengentasan hambatan ekonomi keluarga, serta upaya pemerataan yang menyasar tidak hanya kota tetapi juga wilayah pedalaman.
“Pendidikan berkualitas di Papua memerlukan pendekatan yang menjawab hambatan ekonomi dan sosial secara bersamaan, bukan hanya infrastruktur fisik,” tegasnya.
123.jpg)