Diskriminasi terhadap sekolah swasta

 

Perubahan undang-undang memang diperlukan untuk menjawab perubahan jaman, namun prinsip-prinsi dasar pendidikan yang meupakan jati diri bangsa Indonesia mestinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Pengabaian terhadap jati diri masyarakat Indonesia yang beragam yang kemudian melahirkan diskriminasi terhadap sekolah-sekolah keagamaan yang berjasa besar dalam pembangunan pendidikan nasional terlihat jelas pada sisdiknas 1989 dan puncaknya sisdiknas 2003.

Undang-undang Pendidikan nasional tahun 1950 merupakan cermin pemikiran bapak pendidikan nasional, Ki hajar Dewantara, maka semestinya undang-undang yang disusun selanjutnya juga tidak melupakan prinsip-prinsip dasar yang telah dibangun sebelumnya, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama yang  telah dipikirkan secara serius pada waktu sebelumnya.

 

Apabila pemerintah masa kini cukup bijaksana untuk belajar dari masa lalu, maka diskriminasi terhadap sekolah-sekolah swasta agama  tidak perlu terjadi. Penghargaan terhadap pendidikan agama pada masa lalu jelas terlihat dari apa yang dikatakan Dewantara:

 

Meskipun sifat, bentuk, dan laku pendidikan dan pengajaran itu pada dasarnya menjadi hak dan kewajiban tiap-tiap orang tua terhadap anaknya, namun dalam praktiknya tidak mungkin tiap- tiap orang tua menyelenggarakan sendiri segala usaha pendidikan dan pengajaran bagi anak- anaknya tadi, dan terpaksalah mereka itu mempersatukan diri dengan orang-orang, yang bersamaan atau hampir bersamaan aliran hidupnya, untuk bersama-sama mewujudkan sistem pendidikan dan pengajaran sebagai suatu golongan yang khusus; berdirilah dengan begitu “sekolah partikulir” yang disebut private school (Inggris) atau juga bijzondere school (Belanda). Karena hak mendidik dan mengajar itu prinsipil ada pada orang tua, sedangkan kewajiban menyelenggarakannya adalah kewajiban negara, maka segala biaya yang umum dari sekolah partikulir itu sebetulnya harus ditanggung oleh pemerintah menurut peraturan keuangan yang sama dengan sekolah negeri; biaya-biaya yang dipikul oleh masing-masing badan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang khusus.

 

Pendidikan agama mestinya dihargai karena hak mendidik ada pada orang tua secara kodrati, dan apabila kemudian kelompok agama-agama itu  mendirikan sekolah-sekolah agama sesuai dengan keyakinan mereka, maka pemerintah harus menghargainya, apalagi sekolah-sekolah  agama juga ikut terlibat aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pemerintah wajib membiayai sekolah-sekolah swasta sebagaimana juga layaknya sekolah negeri. Sekolah-sekolah negeri berkewajiban memberi pendidikan dan pengajaran yang umum, sebagaimana diwajibkan pula untuk sekolah swasta, dan pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di sekolah negeri ini menjadi kurikulum minamal pada sekolah swasta, dan pemerintah tidak perlu membelenggu keunikan sekolah-sekolah swasta agama.

Pada masa lalu sekolah-sekolah negeri bersifat netral karena sekolah negeri pada masa lalu hanya mengajarkan pengetahuan umum dan hal-hal yang bersifat pokok saja, dan yang diakui dapat memajukan berkembangnya budi pekerti pada umumnya. Mengenai pelajaran agama disekolah sebenarnya pemerintah pernah menetapkan pemberian pengajaran agama di sekolah negeri sebagai budi pekerti dengan menggunakan bahan dari semua agama, jadi nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia didorong untuk memberikan kontribusinya bagi pembangunan karakter siswa di sekolah-sekolah negeri. Kebijakan pemerintah itu membuat sekolah-sekolah negeri bersifat netral, atau bisa dikatakan menerima pluralisme agama-agama. Kebijakan tersebut ditetapkan karena sejak lampau pemerintah menyadari bahwa soal pengajaran agama tidak mungkin mendapatkan persetujuan yang utuh dan sempurna.

Semangat demokrasi pendidikan terlihat jelas pada ketetapan pemerintah yang menetapkan bahwa sekolah-sekolah agama pada masa itu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pengajaran agama yang berbeda dengan lembaga penyelenggara pendidikan swasta. Pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anak adalah hak orang tua secara kodrati, maka orang tua yang memasukkan anak mereka ke sekolah agama tertentu tentu saja telah memahami bahwa sekolah tersebut memiliki keunikan tersendiri berdasarkan agama tertentu, dan tentunya kurikulum yang disajikan pada sekolah tersebut jelas diketahui didasarkan pada semangat lembaga agama yang mendirikan sekolah tersebut. Jadi, sangatlah tidak beralasan jika lembaga pendidikan agama itu harus mengajarkan pengajaran agama yang berbeda dengan lembaga itu.

Demikian juga hal nya sekolah-sekolah Kristen yang dianggap memiliki sekolah-sekolah berkualitas, dan diminati banyak orang tua pada masa itu, semua isi pelajaran yang disajikan pada kurikulum sekolah tentu saja memiliki landasan teologi Kristen, karena itu sekolah-sekolah swasta agama itu tidak bisa dipaksa oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pelajaran agama lain, dan itu sama saja mencampuri ruang privat lembaga agama itu. Pada sisi lain, pada sekolah-sekolah negeri pelajaran agama lebih diarahkan pada pelajaran budi pekerti yang merupakan nilai-nilai yang diterima semua agama. Kalaupun disekolah-sekolah negeri diajarkan pelajaran agama, maka pelajaran agama itu tidak boleh dipaksakan  

Pancasila merupakan nilai-nilai moral minimal, artinya tidak ada agama-agama di negeri ini yang menolak nila-nilai sebagaimana tercantum pada sila-sila dalam Pancasila, karena itu pelajaran budi pekerti atau pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri sepatutnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Jadi, perdebatan mengenai pelajaran agama di sekolah bukan hanya problematika masa kini, tapi telah ada sejak lama, hanya saja pemerintah pada masa lalu konsisten berpegang pada pancasila dengan jalan demokrasinya, sehingga semua individu dan kelompok terlindungi. Sekolah-sekolah agama tidak dipaksakan untuk menyelenggarakan pelajaran agama yang berbeda dengan agama lembaga penyelenggara pendidikan itu. Demikian juga hal nya yang terjadi pada sekolah-sekolah negeri, keragaman agama diterima dengan memberikan kesempatan agama-agama memberikan nilai-nilai universalnya dalam bentuk pelajaran budi pekerti.

Perdebatan mengenai pelajaran agama di sekolah  sebenarnya tidak perlu terjadi di negeri ini, apalagi rakyat Indonesia adalah rakyat yang beragama, sehingga tidak ada yang menentang agama, namun memaksakan pelajaran agama di sekolah adalah sesuatu yang tidak diperlukan, apalagi memaksakan diadakannya pengajaran agama yang berbeda dengan lembaga agama sekolah-sekolah yang bernapaskan agama itu. Pendidikan nasional sepatutnya dibangun pada dasar kebangsaan bukan berdasarkan agama yang beragam dan berbeda. Hal ini dapat dipahami, karena untuk Indonesia yang beragam agama, suku dan budaya, usaha untuk terus mempererat rasa kebangsaan merupakan hal yang amat penting. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 31 UUD 1945, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, maka dengan demikian pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Jelaslah bahwa segala usaha pendidikan dan pengajaran harus didasarkan pada dasar kebangsaan.

Semangat demokrasi dalam bidang pendidikan pada awalnya telah melahirkan penghargaan terhadap sekolah-sekolah swasta agama yang secara jujur diakui oleh pemerintah memiliki jasa yang besar dalam membantu perluasan pendidikan dan pengajaran bagi segenap rakyat Indonesia. Tiap aliran ideologis yang tidak bertentangan dengan Pancasila terkait dengan agama dan kemasyarakatan di lindungi haknya untuk membangun dan memelihara pendidikan yang didasarkan keyakinan dan kepercayaan masing-masing.

Pemerintah harus melindungi sekolah-sekolah agama, karena ada banyak orang tua yang memilih sekolah itu didasarkan kekuatiran terhadap moralitas anak. Keyakinan orang tua bahwa sekolah agama itu bisa memberikan harapan bagi pembentukan moral dan karakter anak bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika Serikat misalnya, karena itu pilihan orang tua, dan seharusnya dihargai. 

Melihat pentingnya kedudukan pendidikan agama dalam gerakan pendidikan nasional seharusnya pemerintah juga mampu memanfaatkan kekuatan pendidikan agama itu dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah tidak perlu memaksakan pendidikan agama yang berbeda dengan agama penyelenggara pendidikan agama itu, sebaliknya pada sekolah-sekolah negeri, keragaman agama-agama harus diakomodasi. Pendidikan agama harus diintegrasikan pada nilai-nilai Pancasila yang adalah karakter bangsa Indonesia.

Untuk mencari jalan tengah dari kontroversi yang terjadi pada sisdiknas 2003 terkait dengan pelajaran agama, pemerintah bisa memfasilitasi sekolah-sekolah swasta yang mendasarkan pendidikannya di atas dasar pluralisme agama, demikian juga hal nya pada sekolah-sekolah negeri. Pada pendidikan swasta dan negeri tersebut diajarkan agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia, namun, pelajaran agama itu harus didasarkan pada Pancasila. “Pendidikan agama lebih tepat  disebut pendidikan keagamaan karena mencakup nilai-nilai  dari semua agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang bhineka itu.”

Pelajaran agama di sekolah dalam sisdiknas 2003 tidak akan melahirkan kontroversi apabila tidak dijadikan alat untuk membelenggu kebebasan sekolah agama. Demikian juga dalam sekolah-sekolah negeri, karena nilai-nilai agama ada dalam ruang publik, maka nilai-nilai itu diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga tidak ada yang menolak diajarkannya pelajaran agama di sekolah. 

Perwujudan penerimaan nilai-nilai publik agama tersebut terlihat dengan diterimanya Pancasila sebagai dasar hidup bersama bagi semua agama yang ada di Indonesia. Penerimaan semua agama-agama terhadap Pancasila seharusnya menyadarkan pemerintah mengenai peran strategis sekolah-sekolah agama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, karena itu sekolah-sekolah agama itu harus dihargai keunikannya, dan pemerintah hanya perlu mengawasi mutu sekolah tersebut demi ketertiban umum. 

Pemerintah juga wajib memberikan subsidi pada sekolah-sekolah itu karena memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

https://www.binsarhutabarat.com/2020/07/diskriminasi-terhadap-sekolah-swasta.html

Evaluasi Proses Perumusan RUU Permusikan

 
 

Musik tradisional perlu perlindungan?

Berdasarkan kronologis penyusunan RUU Permusikan yang telah dipaparkan dalam naskah akademiknya dapat diketahui bahwa RUU tersebut merupakan usulan DPR. Adapun yang mendasari usulan tersebut adalah belum adanya undang-undang yang mengatur tentang permusikan. Kenyataan tersebut menjadi dasar bagi anggota DPR untuk merumuskan undang-undang yang mengatur permusikan. Tujuannya adalah agar dengan adanya undang-undang permusikan itu ada kepastian hukum bagi pemerintah untuk mengatur tentang permusikan untuk kemudian mengembangkan dunia permusikan di Indonesia yang dijelaskan dalam RUU tersebut bahwa musik tradisional tertinggal dari musik-musik lain yang berasal dari luar negeri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyusun undang-undang beranggapan intervensi pemerintah untuk memajukan permusikan harus didasari dengan adanya undang-undang. Dengan kata lain, RUU Permusikan merupakan produk DPR untuk memajukan pemusikan Indonesia.

Pemikiran bahwa pemerintah hanya dapat intervensi untuk memajukan permusikan di Indonesia dengan menghadirkan RUU Permusikan menunjukan kurang pahamnya pemerintah mengenai kebijakan publik. Karena apapun yang pemerintah lakukan terhadap dunia permusikan baik secara positif yakni dengan menghadirkan RUU Permusikan atau secara negatif dengan tidak menghadirkan undang-undang, keduanya merupakan kebijakan. DPR harus memahami bahwa adakah problem khusus yang mengharuskan hadirnya sebuah undang-undang untuk mengatur kehidupan publik terkait permusikan? Pada saat yang sama juga DPR harus memahami apakah kebijakan publik itu telah bergerak jauh pada dunia privat atau tidak. Maraknya demonstrasi terkait kebijakan tersebut menjelaskan bahwa ada ruang privat yang telah diintervensi kebijakan publik itu. Kebijakan DPR bisa juga mencakup suatu keputusan untuk mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, DPR dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus. Kebijakan tidak campur tangan DPR mungkin memunyai konsekuensi-konsekuensi besar untuk memajukan permusikan di Indonesia. DPR harusnya memerhatikan apa yang dikatakan Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah  apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang tidak dilakukan pemerintah. Intervensi pemerintah dalam ruang publik tidak harus berupa undang-undang, menjaga kebebasan individu agar tercipta ruang publik yang sehat tidak harus dilakukan dengan undang-undang.

Mengamati agenda permasalahan yang tertuang dalam RUU Permusikan terlihat adanya ketidakjelasan mengenai agenda permasalahan. Ketidakjelasan ini dapat dipahami bahwa RUU permusikan tidak didasarkan pada riset mendalam sebagaimana seharusnya sebuah kebijakan publik. Riset kepustakaan dan penggunaan Fokus Goup Discusion (FGD) yang melibatkan lembaga-lembaga permusikan hanya sebatas sosialisasi dari rumusan akademik. Lemahnya perumusan agenda permasalahan tentang permusikan dapat terlihat juga dari waktu penelitian yang sangat singkat, sekitar satu tahun, termasuk sosialisasi yang melibatkan lembaga-lembaga permusikan. Padahal, sebuah proses penyusunan agenda publik permusikan tidak terlepas dari kepentingan politik yang saling bertarung, sebagaimana dijelaskan William N. Dunn demikian, tahapan proses kebijakan publik haruslah didahului sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah pembuat keputusan memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Selanjutnya, masih menurut William N. Dunn, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Perumusan kebijakan unggul ini perlu kehati-hatian.

Demonstrasi yang marak terhadap RUU tersebut membuktikan bahwa agenda permasalahan permusikan belum dapat ditangkap penyusun kebijakan dengan baik. Sebaliknya, bagi pekerja musik permasalahan yang dijabarkan dalam RUU Permusikan bukan masalah penting bagi mereka, sehingga jawaban yang diberikan lewat RUU Permusikan tidak dianggap sebagai solusi dalam mengembangkan permusikan di Indonesia. RUU Permusikan mungkin merupakan hal yang amat penting bagi pemimpin-pemimpin politik, penasihat-penasihatnya, kelompok-kelompok berkepentingan, dan birokrasi karena merupakan produk yang penting untuk menunjukkan kinerja DPR yang terkenal rendah, namun para elite juga harus menyadari bahwa bukan rahasia bahwa tidak banyak dari para elite tersebut yang memunyai kemampuan untuk memutuskan  semua isu yang timbul, demikian juga terkait permusikan. Itulah sebabnya ada indikasi RUU tersebut bersifat inkrementalis, atau RUU Permusikan hanya berisi pengembangan kecil dari  formula-formula yang dibuat di masa lalu yang menunjukkan keberhasilan untuk medapatkan alternatif-alternatif pemecahan masalah.

Para pejabat publik harus menyadari bahwa mereka membutuhkan pertolongan, saran, kritik dari semua pihak yang ada dalam masyarakat karena proses penyusunan kebijakan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat membutuhkan proses yang berat dan keterlibatan semua pihak. Kebijakan publik di Indonesia sebagai negara demokrasi sejatinya juga merupakan bidang yang harus dipikirkan semua orang, setiap warga negara sepatutnya diberikan kesempatan memberikan sesuatu yang berharga yang patut disumbangkan untuk kebaikan bersama. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik sangat penting khususnya para ahli kebijakan publik, dan sumbangan masyarakat yang tanpa interes politik itu penting untuk menghadirkan kebijakan yang unggul dan dapat diimplementasikan. Ruang lingkup kebijakan publik yang pertama itu sendri adalah adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memikirkan cara-cara yang baik untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dan rakyat banyak maka kebijakan publik kurang bermakna dan sulit untuk dilaksanakan.

Dalam masyarakat Indonesia yang modern, demokratis, dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, partisipasi dari masyarakat sangat penting sekali dalam urusan-urusan pemerintahan termasuk di dalam urusan kebijakan publik. Apabila RUU Permusikan dalam penyusunan agenda dan masalahnya melibatkan stakeholder yang luas, maka penolakan atas substansi RUU itu tidak perlu terjadi, karena masyarakat tentunya akan menyambut gembira sebuah kebijakan publik yang unggul yang akan membawa penyelesaian terhadap konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Hal lain yang dilanggar dalam proses perumusan RUU Permusikan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan bahwa perundang-undangan harus didasarkan keterbukaan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat memunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hadirnya RUU Permusikan yang merupakan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia seharusnya tidak boleh diartikan bahwa  DPR adalah badan yang paling memahami permasalahn permusikan di Indonesia. Kebijakan publik permusikan seharusnya melibatkan semua pihak, sehingga kebijakan publik tersebut diyakini penggiat musik dan seluruh masyarakat Indonesia sebagai jalan untuk menuju kehidupan yang dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia.

 

Evaluasi Materi RUU Permusikan

 

Pasal 50 RUU Permusikan adalah salah satu pasal yang banyak menimbulkan kontroversi. Alasannya adalah pasal tersebut adalah pasal karet yang justru bisa membelenggu proses kreatif pekerja musik. Substansi proses kreatif menimbulkan perdebatan karena proses kreasi adalah domain individu menurut pekerja musik, tapi dalam RUU Permusikan proses kreatif yang adalah domain privat itu dapat diintervensi oleh pemerintah. Alasannya adalah apabila proses kreatif tersebut mengandung unsur: a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; b. memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak; c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, dan/atau antargolongan; d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama; e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; f. membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau RUU Permusikan g. merendahkan harkat dan martabat manusia.

RUU Permusikan terkait materi proses kreatif terindikasi tidak mampu membedakan domain publik dan domain privat. Harus diakui bahwa membedakan secara tegas ruang publik dan privat tidak mudah. Tetapi dengan kehati-hatian, penyusunan agenda masalah yang menjadi dasar perumusan  undang-undag permusikan dapat terbebas dari kontroversi yang mungkin ditimbulkan. Apabila penyusunan agenda masalah dilakukan dengan hati-hati, maka aturan proses kreatif yang mengijinkan pemerintah intervensi dalam ruang individu atau privat tentu tidak akan terjadi. Klaim bahwa hadirnya sebuah undang-undang untuk menata permusikan adalah sebuah keharusan sebagaimana dituangkan dalam naskah akademik RUU Permusikan sesungguhnya tidak memiliki pijakan yang kuat, apalagi sampai memasuki domain individu atau privat yang seharusnya dihindari oleh pemerintah.

Penetapan aturan proses kreatif dalam RUU Permusikan jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. b. kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalahbahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. e. kenusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. bhinneka tunggal ika; Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. g. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Melihat isi materi RUU Permusikan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa materi RUU Permusikan tidak memenuhi kebutuhan mereka yang terlibat dalam dunia permusikan, itulah sebabnya materi RUU Permusikan mendapat penolakan yang luas.

 

KESIMPULAN

 

Agenda permasalahan permusikan di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam RUU Permusikan yang  merupakan inisiatif DPR dapat disimpulkan belum menjadi kebutuhan pekerja musik Indonesia. Itulah sebabnya kehadiran RUU Permusikan menimbulkan penolakan dari banyak pekerja music di Indonesia.  

RUU Permusikan belum dianggap sebagai kebutuhan permusikan di Indonesia karena penyusunan agenda persoalan permusikan di Indonesia tidak dilakukan dengan kehati-hatian, yakni dengan melibatkan stakeholder permusikan secara luas, selain itu waktu yang singkat dalam proses penyusanannya membuat isi materi RUU Permusikan menimbulkan kontroversi.

Materi RUU Permusikan secara khusus terkait atauran proses kreatif tidak mampu memisahkan domain privat dan domain publik secara bijak. Pasal yang berisi aturan proses kreatif ditolak oleh banyak pekerja musik sebagai instrumen yang dapat membelenggu kebebasan insan permusikan. Substansi RUU Permusikan tidak menjawab kebutuhan mereka yang menjadi sasaran kebijakan karena kebijakan ini lebih merupakan ide elite, bukan permasalahan yang diangkat dari kehidupan masyarakat.

 

REKOMENDASI

 

RUU Permusikan sebagai alternatif kebijakan direkomendasikan tidak dimasukkan dalam program legislasi nasional karena penyusunan agenda permasalahn yang tertuang dalam RUU Permusikan kurang melibatkan mereka yang merupakan sasaran kebijakan. Cakupan RUU Permusikan yang amat luas membutuhkan peran serta masyarakat yang luas untuk merumuskan sebuah alternatif kebijakan sebagai jawaban terhadap persoalan masyarakat. Penolakan yang luas terhadap RUU Permusikan menunjukkan bahwa kebijakan itu bukanlah kebijakan unggul yang dapat diimplementasikan dengan baik.

 

 https://www.binsarhutabarat.com/2020/08/evaluasi-proses-perumusan-ruu-permusikan.html

 

Milik Kristus

 

Jemaat Allah adalah   Milik Kristus. Sepatutnya, hidup dan pelayannya adalah bagi kemuliaan Kristus.

 https://bit.ly/3m53Wiw

“Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu: baik Paulus, Apollos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. (I Korintus 3: 21-23)”

 

Gereja yang adalah milik Kristus itu perlu bertumbuh bukan hanya secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Menjadi Kristen yang dewasa yang hidup bagi kemuliaan Kristus.

 

Jemaat Kristus diperlengkapi oleh banyak pelayan Tuhan, termasuk Paulus dengan tujuan agar jemaat Korintus bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa secara rohani. Pelayan-pelayan Tuhan adalah pekerja-pekerja Allah, dengan tujuan membawa jemaat Korintus menjadi jemaat yang indah, memiliki kesaksian yang akan membawa orang memuliakan Tuhan Pencipta langit dan bumi.

 

 

Untuk menjadi Kristen Dewasa, Paulus menjelaskan empat(4) hal penting, antara lain:

 

1. Kristus dasar kehidupan dan pertumbuhan jemaat.

Jemaat Kristus berdiri karena mereka menerima dan percaya atas kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan mereka dari hukuman dosa. Di atas kepercayaan kepada Kristus inilah jemaat Korintus sepatutnya bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa.

 

Pelayan-pelayan Tuhan baik pada masa Korintus, maupun pada masa kini perlu menyadari bahwa yang menjadi dasar jemaat untuk dapat bertumbuh dewasa hanyalah Kristus. Pelayan-pelayan Tuhan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, dan membangun jemaat di atas dasar Kristus yang telah menggenapai rencana misi Allah menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman dosa dan maut.

 

2. Pentingnya Firman Tuhan.

Materi yang digunakan dalam membangun jemaat Tuhan yang dibangun di atas dasar Kristus haruslah emas, perak dan permata (materi yang tahan uji) Firman Tuhan yang murni.

Jemaat yang menerima makanan rohani, yaitu firman Tuhan dapat bertumbuh dewasa menjadi seperti Kristus. Sebaliknya apabila jemaat diberi makan bukan dari firman Tuhan, maka jemaat akan terhambat dalam pertumbuhan secara kualitas.

Hanya dengan pengetahuan firman Tuhan yang murni gereja Tuhan dapat menjadi saksi yang memuliakan Kristus. Tuga seorang pelayan Tuhan adalah bertumbuh dalam Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan yang membuatnya bertumbuh itu, akan menjadi makanan rohani yang bermutu bagi jemaat yang dilayani. Firman tuhanlah yang memberikan pertumbuhan kepada jemaat bukan hikmat manusia.

Pada suatu saat pekerjaan pelayan Tuha dalam jemaat akan di uji, apakah jemaat yang dilayaninya tahan uji, yakni terus bertumbuh menjadi seperti Kristus, ataukah berali dari Kristus.

 

3. Dibangun didasarkan pada rencana Allah, bukan hikmat manusia.

Pertumbuhan jemaat perlu mengikuti rencana Allah atau memenuhuhi prinsip-prinsip kebenaran. Gereja tidak perlu mempromosikan diri dengan cara-cara yang tidak benar atau tidak sesuai dengan firman Tuhan.

Karena yang menjadi dasar jemaat adalah Kristus, maka hanya mereka yang dipilih Allah yang akan datang kepada Kristus. Cara-cara mengembangkan jemaat yang bukan didasarkan pada rencana Allah perlu dihindari.

 

4. Bertumbuh dalam Motivasi memuliakan Allah.

Jemaat Kristen yang dewasa pasti memahami bahwa semua pelayan-pelayan gereja itu adalah milik Tuhan, dan diberikan oleh Allah untuk kepentingan jemaat, agar jemaat dapat bertumbuh dewasa menjadi seperti Kristus.

 

Adalah benar bahwa semua pelayan-pelayan Tuhan itu milik jemaat, tetapi jemaat dan pelayan-pelayan itu adalah milik kristus, milik Allah. Maka, sudah sepatutnya segala pelayanan yang dilakukan untuk jemaat Allah adalah bagi kemuliaan Allah semata.

 

Tuhan dimuliakan.

 

Binsar Antoni Hutabarat

https://www.binsarhutabarat.com/2021/03/milik-kristus.html

Dapatkan artikel Dr. Binsar Antoni Hutabarat lainnya dalam link ini.

https://bit.ly/3cDiTW5

Apakah Kebenaran Itu?

 TEMPAT MENULIS KARYA ILMIAH, JURNAL AKADEMIK, KLIK DISINI!

Apakah Kebenaran Itu?

 

Saat Pilatus menerima Yesus sebelum penyaliban Yesus, Pilatus sempat bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu?

 

Ada pandangan bahwa Pilatus memang tidak peduli dengan kebenaran, karena yang dilakukannya pada umumnya adalah sesuatu yang tidak benar. 

Sehingga pada waktu Pilatus bertanya tentang kebenaran kepada Yesus, Pilatus tidak menunggu jawaban dari pertanyaannya itu.

Sebagai tokoh politik, bisa jadi Pilatus memahami bahwa kebenaran adalah segala sesuatu yang dapat mengokohkan takhtanya, dan dia merasa lebih tahu tentang kebenaran dibandingkan Yesus. Apalagi pada waktu itu Yesus dihadapkan kepada Pilatus, tak ubahnya seperti tawanan para imam-imam Yahudi, dan keputusan Pilatus sangat menentukan bagi Yesus.

 

Menariknya, para pemimpin politik pada waktu itu, baik Pilatus maupun Herodes tidak menemukan kesalahan Yesus. Herodes tidak ingin memberikan hukuman apapun kepada Yesus, bahkan ketika Pilatus ingin melepaskan Yesus setelah menyesah Yesus untuk memuaskan nafsu para imam yang ingin membunuh Yesus, orang banyak yang berkerumun dibawah komando para imam itu justru meminta Yesus disalibkan.

 

Apakah kebenaran itu?

Jika orang benar diperlakukan seperti orang hukuman, sedang kejahatan merajalela, wajar bukan jika kita bertanya, apakah kebenaran itu?

 

Sejarah menunjukkan bahwa kebenaran tidak punya tempat di bumi ini, karena yang BENAR itu mati disalib, diperlakukan sama dengan penjahat-penjahat.

 

Jika kita semua adalah orang berdosa, dan yang BENAR itu telah mati bagi kita, apakah kita masih sama dengan Pilatus, Herodes, dan tokoh-tokoh agama pada waktu itu yang bersepakat membunuh yang BENAR demi menjaga kekuasaan dan reputasi mereka yang diporakporandakan Yesus?

 

Yang BENAR itu telah mati bagi kita, tapi mati untuk membenarkan kita yang berdosa. Karena itu jangan lagi ada yang menghakimi sesamanya, apalagi menghancurkan sesamanya. Jangan lagi mengatakan demi kebenaran maka kita harus menghancurkan sesama kita. Yang BENAR itu mati untuk membenarkan, bukan untuk membinasakan manusia!

 

Kematian Yesus adalah sesuai rencana Allah untuk menjadi jalan pengampunan dosa manusia. Yesus mati untuk membenarkan manusia berdosa. Itu artinya tidak boleh ada lagi yang merasa diri paling benar, dan kemudian menghinakan sesamanya, apalagi menghancurkan sesamanya.

 

Kita boleh saja meyakini apa yang kita percaya itu yang benar, tapi kebenaran tidak pernah menjadi milik kita. Kebenaran yang sempurna itu hanya milik Allah. Kita hanya mendapatkan kebenaran itu dari Allah. Kebenaran sebagai sebuah pemberian, atau sebuah anugerah.

 

Usaha berteologi juga merupakan anugerah Allah. Saat membaca Alkitab, kita dapat menemukan tentang data-data yang BENAR, dan yang BENAR itu sendiri menjelaskan dirinya ketika kita membaca Alkitab. Itulah sebabnya validasi hasil berteologi itu hanya mungkin oleh Roh Kudus. Iman melampaui pengetahuan, maka tidak mungkin pengetahuan, atau bukti-bukti itu mendasari iman. Maka pengetahuan tentang Allah adalah anugerah,  dan iman juga adalah anugerah.

 

Mereka yang percaya akan mentaati kebenaran, berjuang segenap tenaga untuk taat kepada Allah, meski selalu gagal, dan Allah yang sempurna itulah yang menyempurnakan pekerjaan kita, karena perjuangan kita dilakukan di dalam Allah.

 

Saya tidak melihat pertentangan antara anugerah dan perbuatan, dengan demikian juga kita tidak boleh mempertentangkan pengetahuan tentang Allah, karena itu pun sebuah anugerah. Apakah itu berarti kompromi?

 

Menurut saya kompromi total tidak ada, kekudusan, kesempurnaan total juga tidak ada. Apakah semuanya relatif? Tentu saja tidak, karena jika semua relatif tidak ada yang mutlak, berarti Tuhan tidak ada. Bagi saya hanya Tuhan yang sempurna, Absolut, manusia tak ada yang sempurna. Merasa memahami kebenaran yang sempurna akan menjauhkan kita dari Allah, dan menjadikan diri kita sebagai Allah, sebuah kebohongan terbesar sepanjang masa.

 

Saat konflik agama terus saja terjadi, konflik kekuasaan juga tak pernah berhenti, konflik dalam keluarga menjadi biasa, maka kita perlu bertanya dimanakah yang BENAR itu? Apakah yang BENAR itu kian menjauh dari kita?

 Apakah kita menjadikan diri kita sendiri sebagai yang benar?

 

Apakah kebenaran itu? Kita hanya bisa menjumpainya dalam Yang BENAR, yaitu Allah yang mati bagi manusia berdosa untuk membenarkannya. Kita semua orang berdosa yang dibenarkan, dan tidak pernah memiliki kebenaran, kecuali kita dimiliki oleh yang BENAR itu.

 

Dr. Binsar Antoni Hutabarat

 TOKO ONLINE KU, KLIK DISINI!

 

 

 https://www.binsarhutabarat.com/2021/04/apakah-kebenaran-itu.html

 

 

Bersih-Bersih Perguruan Tinggi Teologi.

Pendidikan Tinggi Teologi di Indonesia telah berperan aktif dalam pembangunan gereja dan masyarakat Indonesia. Kualitas lulusan Pendidikan Tinggi Teologi yang mengalami pasang surut tentu saja berhubungan dengan peran yang dimainkan luaran pendidikan tinggi teologi itu. Itulah sebabnya pendidikan tinggi teologi di Indonesia perlu terus berjuang untuk meningkatkan mutunya.

Berawal dari kebutuhan untuk memenuhi tenaga pelayan dalam gereja sebagai tujuan utama didirikanlah pendidikan-pendidikan teologi di indonesia.

Banyak pendidikan teologi itu didirikan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan dalam gereja, secara khusus yang didirikan oleh gereja-gereja Injili dan Pentakosta. Umumnya pendidikan teologi yang didirikan itu adalah non gelar, dan pola pendidikannya seperti pendidikan vokasi.

Pertumbuhan gereja, secara khusus dengan makin maraknya kehadiran denominasi gereja, maka pendidikan tinggi teologi pun tumbuh seperti jamur dimusim hujan. Pendidikan teologi yang didirikan itu jumlahnya melebihi jumlah denominasi gereja.

Mulai dari pendidikan teologi berasrama sampai pada sekolah Alkitab malam, sekolah penginjilan  dengan nama-nama yang beragam, semuanya itu memiliki tujuan sama, yakni untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayan di gereja.

 Perubahan kebijakan pemerintahan kemudian mendorong pendidikan teologi itu bertranformasi. Ada yang tetap mempertahankan diri untuk memenuhi kebutuhan pengerja gereja, tapi ada juga yang memperluasnya dengan membuka program studi lain untuk pemenuhan tenaga guru agama di sekolah-sekolah dan pergurua tinggi. Apalagi dengan kewajiban adanya pelajaran agama pada sekolah-sekolah negeri, program studi PAK kemudian menjadi program studi primadona.

Lingkup pelayanan atau pekerjaan yang lebih luas kemudian membuat banyak pendidikan teologi bertranformasi menjadi Sekolah Tinggi Teologi. Bimas Kristen, Kementerian Agama Kristen juga ikut mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen.

Ada banyak benturan yang terjadi dengan tranformasi pendidikan teologi terkait kebijakan pemerintah, serta makin terbukanya peluang pelayanan atau peluang kerja luaran pendidikan teologi.

Peluang kerja yang makin luas bagi tamatan pendidikan teologi membuat pendidikan teologi terus bertumbuh, dan jumlahnya melampaui jumlah denominasi gereja. Tentu saja dapat dipahami, karena peluang kerja kini terbuka luas.

Kebutuhan guru agama yang makin tinggi mendorong pendidikan teologi kemudian lebih mengutamakan pendirian program studi pendidikan agama Kristen. 

Sayangnya, ada kecenderungan program studi pendidikan teologi melepaskan diri dari induknya yaitu teologi, akibatnya tamatan Pendidikan Agama Kristen pada gereja-gereja tertentu tidak diakui kompetensinya untuk melayani di gereja.

Pendidikan Agama Kristen yang pada awal didirikan dianggap sebagai pendidikan tidak bermutu lambat laun dengan bantuan dana pemerintan menjadi lebih kuat. Tapi, dalam Sekolah Tinggi Agama Kristen itu juga membuka program studi teologi, yang luarannya diharapkan melayani di Gereja, dan beberapa gereja menolak tamatan teologi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen.

Melihat sekilas perjalanan pendidikan tinggi teologi di Indonesia, serta tranformasinya terkait kebijakan pemerintah, dan juga terkait perkembangan profil lulusan, semestinya pendidikan teologi itu perlu melakukan perbaikan-perbaikan penting, apalagi ketika kewajiban akreditasi diberlakukan.

Tidak siapnya pendidikan tinggi teologi Indonesia bertranformasi terkait dengan kebijakan pemerintah terlihat jelas dengan banyaknya kebohongan yang dilakukan dalam proses akreditasi.

Parahnya, akreditasi yang diwajibkan pada tahun 2012 itu tidak membawa perubahan berarti dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi teologi.

Hal lain yang menjadi permasalahan hingga saat ini adalah pendidikan tinggi teologi di Indonesia itu bisa mendapatkan ijin program studi tanpa boleh mewisuda mahasiswa sebelum diakreditasi, padahal pendidikan tinggi itu sudah bertahun-tahun menjalankan perkuliahan tanpa izin penyelenggaraan. 

Ada juga yang STT yang bertahun-tahun mendapat izin penyelenggaraan dan izin perpanjangan penyelenggaraan program studi tapi tidak pernah mengajukan akreditasi, atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan akreditasi dengan banyak alasan. 

Padahal, pendidikan tinggi agama-agama lain sudah menetapkan bahwa ijin program studi harus telah memenuhi akreditasi minimal, dan sebelum mendapatkan ijin penyelenggaraan program studi, institusi itu belum diijinkan menjalankan perkuliahan.

Harus diakui, kapasitas Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Kementerian Agama RI juga perlu dikuatkan untuk memfasilitasi hadirnya pendidikan tinggi teologi yang bermutu.

Itulah sebabnya akreditasi bukan hanya tidak meningkatkan kualitas pendidikan tinggi teologi, tetapi juga tak mampu menekan jual beli gelar yang sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. 

Perguruan tinggi teologi di Indonesia sudah saatnya berbenah diri, bersih-bersih pada perguruan tinggi teologi perlu dilakukan secara konsisten. Jika bersih-bersih perguruan tinggi teologi ini gagal dilakukan secara konsisten maka itu akan berdampak pada gereja, bangsa dan negara, bahkan dunia Internasional.

Dr. Binsar A. Hutabarat

https://www.binsarhutabarat.com/2021/05/bersih-bersih-perguruan-tinggi-teologi.html